KPK Sita Puluhan Dokumen KLH

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 47 dokumen termasuk surat penugasan di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), terkait kasus dugaan penyuapan dalam perolehan Adipura yang menjerat Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, Mochtar Mohammad. Demikian dikatakan Sekretaris Menteri Lingkungan Hidup, Hermien Rosita, Jumat (14/1).

Sehari sebelumnya KPK mendatangi kantor KLH dan menggeledah ruangan di kantor tersebut. Selain itu, KPK juga meminta keterangan seorang staf ahli Menteri KLH dan tiga staf teknis di bawah Asisten Deputi Urusan Limbah Domestik.


"Tidak ada tersangka atau saksi, KPK hanya mencari data. Mereka yang ditanyai tidak tandatangan BAP hanya memberi informasi," ujar Hermien, menambahkan.

Menurut dia, KPK langsung mendatangi orang-orang yang menangani Adipura bahkan juga memeriksa ruang kerja Menteri, namun tidak ada dokumen yang disita. "Mereka cukup sopan dan sewaktu mau memeriksa ruang pak menteri, mereka minta izin terlebih dahulu," paparnya.

Sejak menyeruaknya kasus Adipura tersebut, KLH telah bersikap bahwa masalah penyuapan agar diselesaikan KPK. KLH juga sudah membentuk tim terkait kasus Adipura Bekasi, namun hasilnya menunjukkan bahwa penilaian yang dilakukan sesuai kriteria.