Monday, January 31, 2011

Sejak 1974-2010, Tanah Jakarta Turun 4,1 M

 Land subsidence atau penurunan muka tanah di wilayah Jakarta sudah masuk dalam tahap mengkhawatirkan. Penggunaan air tanah yang berlebihan menjadi penyebab utama.

Menurut ahli yang tergabung dalam anggota konsorsium Jakarta Coastal Defence Strategy (JCDS), bila penggunaan air tanah tidak segera dihentikan maka Jakarta akan bener-benar tenggelang pada 2025.

Hal ini dikemukakan dalam acara workshop draft atlas atau pemetaan Jakarta Coastal Defence Strategy (JCDS) di Hotel Le Meredien, Jakarta, Selasa, 1 Februari 2011.


Situasi yang dialami Jakarta saat ini adalah masuknya air laut ke daratan, sehingga masalah banjir saja berasal dari air hujan. Ini terjadi akibat rendahnya permukaan tanah yang mengalami penurunan tiap tahunnya.

Menurut data, besaran kuantitatif subsidence di Jakarta, sejak 1974-2010 ditemukan fakta telah terjadi penurunan muka tanah hingga 4,1 meter, dan itu terjadi di wilayah Muara Baru, Cilincing, Jakarta Utara. 

Sejumlah wilayah lainnya seperti di Cengkareng Barat mengalami penurunan 2,5 meter, Daan Mogot 1,97 meter, Ancol 1,88 meter (titik pantau di area wisata Ancol), Cempaka Mas 1,5 meter, Cikini 0,80 meter dan Cibubur 0,25 meter.

Diketahui sejak 1974-1982 land subsidence belum terjadi begitu signifikan seperti saat ini, karena penggunaan air tanah tidak tinggi dan bangunan juga masih sedikit. Sedangkan mulai 1982-1991, tanah Jakarta mulai mengalami penurunan, dan pada 1991-2010 kondisi itu makin meluas.

Hasil pemetaan dan pengamanan pantai Jakarta yang dilakukan Jakarta Coastal Defence Strategy (JCDS),  sebagai rujukan pembangunan giant sea wall atau tanggul raksasa untuk mengatasi banjir.

Langkah ini juga terkait proyek reklamasi pantai utara, dan pemaparan kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui perjanjian kerja sama  atau izin pengusahaan.

Terkait pembangunan proyek tanggul raksasa, nantinya pemerintah akan memberikan dukungan dalam bentuk kemudahan fiskal. Tujuannya agar lebih mudah dalam mendapatkan pendanaan dan jaminan atau bentuk lain melalui skema pembagian risiko. 

Setelah pembahasan mengenai pemetaan persoalan di Jakarta Utara, Pemerintah DKI Jakarta akan fokus terhadap pembuatan grand design bendungan raksasa yang diyakini dapat menghindari ibukota dari ancaman Jakarta tenggelam pada 2025.

No comments:

Post a Comment