Showing posts with label ekonomi. Show all posts
Showing posts with label ekonomi. Show all posts

Wednesday, February 16, 2011

Ini Dia Bank Pengucur Kredit Terbesar

Meski di awal tahun, pertumbuhan kredit 2010 terbilang seret, namun pertumbuhan kredit mengalami peningkatan. Penyaluran kredit per Desember 2010 sebesar Rp1.765 triliun, atau meningkat dibanding 2009 sebesar Rp1.437,93 triliun.

Berdasarkan data statistik Bank Indonesia, bank paling besar menyalurkan kredit adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk sebesar Rp241,02 triliun atau 13,65 persen dari pangsa total kredit bank umum. Kredit BRI meningkat dibanding 2009 sebesar Rp206,117 triliun atau 14,53 persen dari total kredit.


Bank dengan aset terbesar, PT Bank Mandiri Tbk justru berada di posisi kedua yaitu Rp217,809 triliun atau 12,33 persen dari pangsa total kredit. Kredit Bank Mandiri meningkat dibanding 2009 sebesar Rp178,042 triliun atau 12,53 persen.

Berikut daftar perbankan yang paling banyak mengucurkan kredit

1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Rp241,02 triliun atau 13,65 persen dari pangsa terhadap total kredit bank umum.

2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rp217,809 triliun atau 12,33 persen dari total kredit bank umum.

3. PT Bank Central Asia Tbk Rp153,116 triliun atau 8,67 persen dari total kredit bank umum..

4. PT BNI (Persero) Tbk Rp132,431 triliun atau 7,5 persen dari total kredit bank umum..

5. PT Bank CIMB Niaga Tbk RP102,715 triliun atau 5,82 persen dari total kredit bank umum..

6. PT Bank Danamon Indonesia Tbk RP75,264 triliun 4,26 persen dari total kredit bank umum..

7. PT Pan Indonesia Bank Tbk Rp55,705 triliuun atau 3,15 persen dari total kredit bank umum.

8. PT Bank Permata Tbk Rp51,529 triliun atau 2,92 persen dari total kredit bank umum..

9. PT BTN (Persero) Tbk Rp51,458 triliun atau 2,91 persen dari total kredit bank umum..

10. PT BII Tbk Rp50,065 triliun atau 2,84 persen dari total kredit bank umum.

Thursday, February 10, 2011

Indonesia Masuk 6 Raksasa Ekonomi 2050

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), kementerian terkait, pihak swasta, dan pemerintah daerah telah memulai penyusunan Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi 2011-2025. 

Program tersebut guna mendukung Indonesia menjadi kekuatan 10 besar dunia pada 2025 dan selanjutnya enam besar dunia pada 2050, dengan pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkeadilan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi riil dipatok sebesar 7-8 persen per tahun secara berkelanjutan.


Master Plan ini diharapkan dapat diselesaikan pada akhir Maret 2011, dan hasilnya akan diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersamaan dengan proyek-proyek tertentu pada awal April 2011.

"April akan di-launch Presiden mengenai detail proyeknya, sehingga investor dapat melihat dan tertarik," kata Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas, Maruhum Batubara, kepada VIVAnews.com di Jakarta, Kamis, 10 Februari 2011.

Penyusunan master plan tersebut akan melibatkan 400 pihak yang terdiri atas menteri/pimpinan non kementerian/lembaga dan pejabat eselon I, gubernur, ketua dan anggota Komite Ekonomi Nasional (KEN) dan Komite Inovasi Nasional (KIN). Selain itu, terdapat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan asosiasi dan dunia usaha, para pakar, dan akademisi.

Maruhum mengatakan, master plan ini tidak dimaksudkan untuk mengganti dokumen perencanaan pembangunan yang sudah ada. Namun, penyusunan rencana induk percepatan pembangunan ekonomi itu sebagai pelengkap untuk menjawab tantangan dan dinamika pembangunan Indonesia.

Tantangan tersebut, menurut dia, antara lain dengan adanya kompetisi regional dan global yang semakin menguat, mengoptimasi pengembangan potensi daerah, sinergi antara pengembangan ekonomi kewilayahan dan pengembangan ekonomi sektoral serta daya dukung infrastruktur. 

Hasil penyusunan master plan akan diintegrasikan ke dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Dia menjelaskan, pengembangan master plan ini dilakukan dengan pendekatan terobosan bukan business as usual melalui beberapa faktor. Pertama, pihak swasta akan diberikan peran penting dalam pengembangan master plan ini, dibantu pemerintah yang akan bertindak sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator.

Kedua, penguatan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Dalam praktiknya, dunia usaha akan menjadi aktor utama dalam kegiatan investasi, produksi, dan distribusi.

"Terkait pembangunan ini, porsi pendanaan investor jauh lebih besar dibanding dari pemerintah. Karena APBN hanya mampu mendanai sekitar 10-20 persen," kata dia.

Sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan, dalam master plan tersebut terdapat delapan program dan 18 aktivitas utama.

Delapan program utama tersebut meliputi sektor industri manufaktur, pertambangan, pertanian, kelautan, pariwisata, telekomunikasi, energi, dan pengembangan kawasan strategi nasional. Melalui penyusunan master plan ini diharapkan dapat menghasilkan rencana aksi yang bukan hanya sebagai tataran konsep umum dan normatif tetapi spesifik, konkret, workable, dan implementable.

"Salah satu dari aktivitas utama adalah pembangunan Kawasan Strategi Nasional Jembatan Selat Sunda," kata Armida.

Sementara itu, 18 aktivitas utama antara lain industri besi baja, makanan-minuman, tekstil, peralatan transportasi, perkapalan, nikel, tembaga, bauksit, kelapa sawit, karet, kakao, perikanan, pariwisata, telematika, batu bara, minyak dan gas. Selain itu, pengembangan metropolitan Jabodetabek dan pembangunan kawasan Selat Sunda.

Monday, January 24, 2011

Bank di Indonesia Paling Boros di ASEAN

 
Bank Indonesia mengungkapkan perbankan nasional merupakan bank paling tidak efisien atau boros di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

Hal tersebut dikemukakan oleh Deputi Gubernur BI Muliaman Hadad dalam diskusi dengan para pemimpin redaksi media massa di Jakarta, Senin malam, 24 Januari 2011. "Kita perlu mengejar ketertinggalan perbankan Indonesia dibandingkan pesaing di Asean," ujar Muliaman.



Dia menekankan dari sejumlah indikator efisiensi, perbankan Indonesia masih kalah jauh. Misalnya dari indikator selisih bunga bersih (NIM), perbankan nasional masih 5,8 persen. Sedangkan Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina sudah berkisar 2,3 - 4,5 persen.

Begitupun jika melihat rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO), indikator yang dipakai untuk menilai efisiensi bank. Rasio BOPO bank di Indonesia rata-rata masih jauh lebih tinggi, yakni 81,6 persen pada 2009. Sedangkan negara-negara Asean lainnya berkisar antara 32,7 - 73,1 persen.

Untuk mendorong bank makin efisien, kata Muliaman, BI akan mengeluarkan sejumlah kebijakan. Diantaranya adalah kewajiban bagi bank untuk mengumumkan suku bunga pinjaman pada Maret mendatang. "Ini untuk mendorong persaingan agar bunga pinjaman turun dan bank makin efisien."

Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution menekankan bahwa efisiensi menjadi simpul terurainya masalah keruwetan intermediasi. Jika bank efisien akan mendorong peningkatan kredit dan pertumbuhan ekonomi. "Efisiensi juga mendorong bank lebih hati-hati, selektif, produktif, dan prospektif dalam menyalurkan kredit," katanya.

Monday, January 17, 2011

ITB: Hindari Efek Negatif The Greater Jakarta


Pemerintah pusat diminta untuk segera merealisasikan wacana The Greater Jakarta, untuk menghindari efek negatif dari keingin untuk mempersiapkan Indonesia menjadi negara maju.

Menurut Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB), Akhmaloka, bila wacana ini tidak segera direalisasikan, akan menganggu kehidupan sosial masyarakat yang daerahnya terlanjut disebut untuk dijadikan daerah penyangga Ibukota, seperti Banten, Karawang, dan Sukabumi.

"Sebenarnya The Greater Jakarta memang masih wacana. Kesungguhan pemerintah terkait ini harus direspon dengan baik. Agar bukan efek negatif saja yang muncul," ujar Akhmaloka saat dihubungi 
VIVAnews.com, Minggu 16 Januari 2011. 


Dalam perbincangan ini, Akhmaloka meluruskan bahwa isntitusinya (ITB) pernah mengajukan rancangan The Greater Jakarta. Ide tersebut, kata dia, langsung dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dengan memperluas pusat perekonomian, perdagangan, dan industri.

Akhmaloka menambahkan, ITB sebagai univeristas yang fokus pada sint dan teknologi akan mendukung penuh untuk mempersiapkan Jakarta menjadi kota moderen.

"Perlu kajian yang menyeluruh dan matang. Kami akan fokus mempersiapan seluruh ahli yang akan mengembangkan keinginan presiden," ujarnya.

Wacana The Greater Jakarta dianggap akan menyelesaikan beban berat yang ditanggung ibukota. Kemacetan, ledakan penduduk, dan masalah tata ruang yang makin sulit dikendalikan.
Hingga kini, konsep pengembangan Ibukota melalui The Greater Jakarta, yang digagas Presiden, belum secara resmi dibicarakan dengan Pemprov DKI Jakarta.
Menurut pengamat tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, wacana The Greater Jakarta merupakan wacana baru dengan model lama yang telah dikeluarkan keputusannya melalui Perpres No 54 Tahun 2008, dengan pengembangan Jabodetabekpunjur.

Dalam peraturan itu, mengatur kerja sama antara Pemprov Jawa Barat dan DKI Jakarta, tentang Tata Ruang Kawasan Jakarta dan daerah penyanggahnya.

Pengembangan wilayah di luar Jabodetabekpunjur akan melenceng dari target pembangunan yang telah disusun Bappenas pada masa 20 tahun kedepan. Apalagi kawasan di luar itu tidak termasuk dalam kawasan strategi nasional.

Alasan Foke dan Prijanto Tolak Lexus Rp2,5 M

 Pemerintah DKI Jakarta akhirnya mengambil alih anggaran pembelian mobil Lexus seharga Rp2,5 miliar yang dianggarkan oleh DPRD DKI Jakarta. Pengambilalihan ini setelah Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan wakilnya Prijanto menolak pembelian mobil tersebut.

Foke, begitu sebutan Fauzi Bowo, mengaku tak tahu soal anggaran pengadaan mobil mewah yang masuk dalam dalam APBD DKI 2011. Dia juga tak pernah meloloskan anggaran itu.

"Saya yang Gubernur saja tidak punya mobil tamu. Nanti kan itu ada yang menilai kebutuhan dan anggarannya. Kalau bus oke," tegasnya.


Senada dengan Foke, Prijanto sangat menyayangkan anggaran itu karena bukan sama sekali prioritas.

"Kalau ingin tamu kita tidur enak kan tidak perlu sampai bikin hotel. Cara berpikirnya seharusnya begitu," ujar Prijanto.

Meski begitu, Prijanto menyatakan alokasi dana anggaran ini tidak aneh karena masuk dalam APBD 2011. "Kalau dari kami, yang penting patut atau tidak (pengadaan mobil Lexus)? Kemarin Dishub minta 90 busway tapi baru ada 40, ini kan mending dana mobil itu buat beli bus," tuturnya.

DPRD DKI mengalokasikan dana SPBD 2011 untuk pengadaan satu unit mobil tamu VIP khusus dewan seharga Rp2,5 miliar. Usulan ini sebelumnya sudah ditolak dalam rapat Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPRD DKI, namun sehari sebelum rapat paripurna APBD 2011 digelar, melalui Sekretaris Dewan, Ketua DPRD DKI meminta alokasi itu dimasukkan.

Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPRD DKI, Prya Ramadhani, mengaku heran, padahal sebelumnya usulan itu sudah ditolak anggota saat rapat PURT.

Priya pun membenarkan tipe mobil mewah yang rencananya akan dibeli itu adalah Jeep Lexus seri terbaru. Mobil itu diperuntukkan bagi tamu-tamu khusus Dewan, misalnya kerjasama antarkota atau sister city.

Saturday, January 15, 2011

Usaha Global yang Berjaya di Emerging Market

 Survei Boston Consulting Group menunjukkan nilai saham perusahaan berbasis teknologi, media dan telekomunikasi dunia yang berbasis di negara berkembang meroket sepanjang 2010.

"Perusahaan yang berbasis di negara emerging market ini melebarkan sayap mereka sebagai pemain global," kata Senior Partner Boston Global Group David Dean dalam surveinya seperti dikutip VIVAnews, Minggu 16 Januari 2010.


Laporan Boston Consulting menyebutkan tujuh dari sepuluh pemain telekomunikasi global, lima dari sepuluh pemain top media dunia, dan empat dari sepuluh pemain top teknologi terbesar dunia, telah memindahkan basis produksinya di India, Taiwan, Meksiko, China, dan negara-negara berkembang lainnya. Negara-negara ini menjadi pusat inovasi karena sumber tenaga kerja yang murah.

Sepuluh pemain besar yang memindahkan basis produksinya di negara-negara tersebut di antaranya merupakan perusahaan yang melakukan revolusi digital, seperti Tencent Holdings dan Google. 

Dari 126 perusahaan dianalisa 81 perusahaan yang berbasis di negara berkembang. Disebutkan, perusahaan di sektor teknologi, media dan telekomunikasi membukukan kinerja dan tingkat pengembalian saham perusahaan yang cukup besar.

Apple memimpin tingkat pengembalian saham tertinggi sebesar 45,6 persen, MediaTek (32 persen), dan Infosys Technologies (21,2 persen). Top media performer termasuk Tencent Holdings sebesar 106,3 persen, Naspers (33,3 persen), dan Net Servicos de Comunicação (30,3 persen). Sementara di bidang telekomunikasi termasuk América Móvil sebesar 27,1 persen, China Mobile (26,0 persen), dan Bharti Airtel (25,6 persen).

Dari survei ini terlihat, perusahaan teknologi menunjukkan pertumbuhan paling rendah dengan margin kontribusi arus kas yang juga rendah. 

Sementara itu perusahaan di bidang telekomunikasi  berusaha melakukan reorientasi strategi mereka untuk mencapai pertumbuhan yang cepat dari mobile data. Bagi perusahaan teknologi dan telekomunikasi, komputasi awan memegang janji pertumbuhan.

Cloud computing adalah solusi ICT melalui mekanisme komputasi awan yang memungkinkan user menggunakan ataupun menyewa layanan ICT. Sementara itu, pengelolaan infrastruktur, platform, maupun aplikasi IT services dilakukan oleh provider. Dalam hal ini pemilik infrastruktur adalah Google.

Rupanya ide ini pun di adopsi oleh anak perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, Telkomsel. Telkomsel berkolaborasi dengan Google meluncurkan Business Connect, yaitu solusi konektivitas bisnis berbasis Web untuk mengoperasikan email, instant messaging, calendar, office operation tools, serta document sharing secara lebih ringkas dan praktis.

PT Telkomsel menyasar pertumbuhan bisnis lebih dari 10 persen pada tahun 2011. Telkomsel berhasil mencatat pertumbuhan pelanggan sekitar 16,7 persen per kuartal ketiga tahun 2010 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menjadi pemain global juga ditunjukkan oleh induk perusahaan Telkomsel, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Telkom juga diketahui tengah mengincar perusahaan telekomunikasi di Kamboja. Perusahaan pelat merah ini membidik kepemilikan saham mayoritas. Penawaran saat ini dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka.

Kenapa Kamboja? "Penetrasi telekomunikasi di Kamboja belum 50 persen," ujar Direktur Utama Telkom Rinaldi. Sementara itu, populasi masyarakat Kamboja mencapai 14 juta jiwa.

Selama sembilan bulan pertama 2010, Telkom mencatat penurunan laba bersih sebesar 3,9 persen menjadi Rp8,9 triliun dari sebelumnya Rp9,3 triliun. Penurunan laba selisih kurs sebesar Rp644 miliar dibanding periode sama tahun sebelumnya, mengakibatkan adanya peningkatan biaya lain-lain bersih sebesar Rp545 miliar.

Friday, January 14, 2011

Dari Gayus Sampai LPI

Jakarta: Sejumlah topik hangat menjadi pembicaraan pada pekan ini. Dari terungkapnya kepergian Gayus Tambunan ke luar negeri sampai perseteruan antara PSSI dan Liga Primer Indonesia. Semuanya disajikan dalam Kopi Pagi, Sabtu (15/1).

Gayus memang super. Kendati berada di dalam tahanan, dia bisa 68 kali keluar masuk rutan. Tak hanya mengunjungi keluarga, terdakwa kasus mafia pajak itu juga sempat pergi ke Bali dan mengunjungi sejumlah negara.


Gayus bisa melakukan itu karena dibantu sindikat pembuat paspor. Tak hanya itu, dia juga meminta dirinya diangkat sebagai staf ahli Kapolri, KPK, atau Jaksa Agung agar bisa membongkar mafia hukum di Tanah Air.

Permintaan Gayus ditanggapi beragam oleh masyarakat. Sebagian setuju karena menganggap Gayus tahu bobroknya penegak hukum. Namun, tak sedikit yang menolak dengan dalih seorang terdakwa tak pantas menjadi penasihat pejabat.

Belakangan Gayus makin tenar ketika foto dirinya dengan berbagai profesi beredar di dunia maya. Ada Gayus berpakaian polisi, astronot, sampai menjadi tukang tambal ban. Menurut polisi, Gayus bisa keluar karena dibiaya seorang pengusaha berinisial HS.

Kasus Gayus jelas tamparan bagi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Sebab, janji memberantas praktik korupsi, faktanya baru sekadar retorika. Semua terasa jalan di tempat karena yang terjadi adalah tarik ulur kepentingan antarpenguasa.

Bukan hanya Gayus, polemik PSSI dan LPI juga menjadi sorotan. PSSI bersikukuh tak mengakui LPI. Mereka akan memberi sanksi kepada siapa pun yang bergabung dengan LPI. PSSI mengklaim, sanksi diberikan sesuai perintah FIFA.

Namun, sejumlah klub peserta LPI mensinyalir surat dari FIFA adalah palsu. Sebab, PSSI tak mau memberikan fotokopi surat FIFA kepada wartawan. Namun hanya memperlihatkan dari jarak yang tak dekat.

PSSI juga menghalangi pemain yang berlaga di LPI masuk Timnas Indonesia. Ini membuat Irfan Bachdim dan lainnya tak bisa memperkuat tim U-23. Padahal, sebelumnya Irfan Bachdim sudah dijamin masuk Timnas. Namun, belakangan Alfred Riedl mencoretnya.

Bukan hanya Irfan Bachdim, dua pemain Filipina, yakni Phil dan James yang rencananya merumput di Klub Jakarta 1928 juga terancam batal bermain di Indonesia. Sebab, PSSI tak mau mengakui mereka jika tetap bersikukuh bermain di LPI.

KPK Sita Puluhan Dokumen KLH

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 47 dokumen termasuk surat penugasan di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), terkait kasus dugaan penyuapan dalam perolehan Adipura yang menjerat Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, Mochtar Mohammad. Demikian dikatakan Sekretaris Menteri Lingkungan Hidup, Hermien Rosita, Jumat (14/1).

Sehari sebelumnya KPK mendatangi kantor KLH dan menggeledah ruangan di kantor tersebut. Selain itu, KPK juga meminta keterangan seorang staf ahli Menteri KLH dan tiga staf teknis di bawah Asisten Deputi Urusan Limbah Domestik.


"Tidak ada tersangka atau saksi, KPK hanya mencari data. Mereka yang ditanyai tidak tandatangan BAP hanya memberi informasi," ujar Hermien, menambahkan.

Menurut dia, KPK langsung mendatangi orang-orang yang menangani Adipura bahkan juga memeriksa ruang kerja Menteri, namun tidak ada dokumen yang disita. "Mereka cukup sopan dan sewaktu mau memeriksa ruang pak menteri, mereka minta izin terlebih dahulu," paparnya.

Sejak menyeruaknya kasus Adipura tersebut, KLH telah bersikap bahwa masalah penyuapan agar diselesaikan KPK. KLH juga sudah membentuk tim terkait kasus Adipura Bekasi, namun hasilnya menunjukkan bahwa penilaian yang dilakukan sesuai kriteria.

Thursday, January 13, 2011

Minyak Mentah Melemah OPEC Akan Naikkan Kuota

Jakarta: Pada penutupan perdagangan di bursa Nymex Jumat dini hari tadi (14/1) harga minyak mentah mengalami penurunan. Kondisi ini seiring dengan lesunya pasar akibat kenaikan klaim pengangguran di AS. Sementara itu prospek OPEC menaikkan output jika harga sampai menembus 100 dolar juga turut menahan pergerakan harga yang sempat liar.

Delegasi OPEC menyatakan bahwa OPEC hanya akan melaksanakan pertemuan darurat jika harga minyak mentah melejit hingga tiga digit (di atas 100 dolar AS). Harga minyak mentah Brent minggu ini sempat mencapai posisi 99 dolar AS, sehingga meningkatkan kekhawatiran bahwa harga akan semakin sulit dikendalikan jika telah menembus level psikologis 100 dolar AS per barel.


Harga minyak mentah berjangka Nymex untuk kontrak Februari mengalami penurunan sebesar 46 sen ke posisi 91,40 dolar AS per barel, setelah sempat mencapai posisi tertinggi di level 92,37 dolar AS per barel. Sementara itu harga minyak mentah Brent mengalami penurunan sebesar 6 sen dan ditutup pada posisi 98,06 dolar AS per barel.

Analis Vibiz Research dari Vibiz Consulting menilai bahwa pergerakan minyak mentah di awal tahun ini akan cenderung mengalami peningkatan. Tampaknya trend bullish masih akan terjadi pada komoditas meskipun tentunya akan diharapkan terjadi koreksi wajar. Kisaran harga minyak mentah diprediksi akan berada di 85 – 95 dolar per barel. 

Wednesday, January 12, 2011

Menteri Ekonomi Berang Dituduh Bohongi Publik



 
Jajaran menteri perekonomian tiba-tiba menggelar rapat koordinasi di kantor Kementerian Perekonomian sore tadi. Rupanya, mereka "berang" menanggapi tudingan bahwa pemerintah khususnya menteri bidang ekonomi melakukan kebohongan publik soal pencapaian kinerja pemerintah.
"Tampaknya dari paparan yang kami sampaikan dalam rapat kerja kemarin ada yang salah persepsi. Bahkan, dikatakan ada kebohongan publik dari pemerintah. Hal tersebut tidak benar," kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa dalam keterangan pers di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Rabu 12 Januari 2011. Dalam konperensi pers kali ini, hampir seluruh menteri perekonomian hadir. 

Hatta mengatakan, pihaknya sama sekali tidak memberikan informasi yang tidak benar dalam paparan rapat kerja beberapa hari lalu. Seluruh informasi yang disampaikan diperoleh dari sumber-sumber dan lembaga yang kredibel seperti Badan Pusat Statistik (BPS).

Dia mengatakan, selain menyampaikan pencapaian yang diperoleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemerintah dengan jelas mengatakan kendala dan tantangan yang dihadapi dalam perekonomian Indonesia. "Kami sampaikan 10 pencapaian dan 10 kendala dalam rapat kerja itu," katanya.

Kendati demikian, Hatta mengakui masih ada hal-hal yang belum tercapai oleh kabinet perekonomian. Namun, kata Politisi PAN tersebut, jajaran menteri perekonomian membantah keras jika dikatakan melakukan kebohongan publik.

Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad menyayangkan sikap sejumlah tokoh agama yang menganggap pemerintah telah melakukan kebohongan publik. "Itu bukan sikap intelektual. Itu sikap arogan yang tidak pantas bagi pemimpin ormas agama bersikap seperti itu. Jadi, saya sangat tersinggung," katanya.

Fadel menyatakan, seharusnya pemimpin ormas agama itu membaca berita luar negeri. Dalam media tersebut, menurut Fadel, dijelaskan bahwa pemerintah sudah bekerja dan berjalan ke arah yang lebih baik. "Saya tidak akan menuntut, saya hanya mengatakannya sebagai intelektual," kata Fadel.

Sebelumnya, sejumlah tokoh agama dan aktivis politik membuat pernyataan sikap mengenai 18 kebohongan yang dilakukan pemerintahan SBY. Sembilan merupakan kebohongan lama dan sembilan lagi sebagai kebohongan baru. 

Kebohongan yang disebutkan antara lain mengenai pernyataan pemerintah tentang angka kemiskinan, penegakan HAM, kasus terorisme, dan pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional.

Sejumlah tokoh agama yang memberikan pernyataan sikap antara lain Syafii Maarif, Din Syamsuddin, Andreas Yewangoe, dan Franz Magnis Suseno.

Thursday, January 6, 2011

Pemerintah Akui Susah Kendalikan Harga Cabai

 Jakarta: Pemerintah mengakui susah kendalikan harga cabe karena produksi cabai terganggu disebabkan anomali cuaca. "Untuk cabai, susah. Tidak banyak yang bisa kita lakukan, karena ini masalah kerusakan yang terjadi terhadap produksinya yang disebabkan hama dan cuaca," ungkap Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu di kantor Menko Perekonomian Jakarta, Kamis (6/1).

Kendati demikian, pemerintah akan terus fokus untuk menjaga agar harga cabai tidak melambung lebih tinggi lagi, salah satunya dengan menjaga distribusinya. "Jadi bagaimana kalau dari perdagangan yang bisa kita fokuskan supaya tidak ada gangguan dari distribusi," ujarnya.


Sementara dari sisi pertanian akan dijaga produksinya dan meningkatkan perlindungan dari penyakit. "Supaya tidak busuk, tidak kena hujan saat menanam benih, menjaga ketahanan dan mendorong menanam cabai di halaman masing-masing," ungkapnya.

Terkait menanam cabai sendiri, Mari mengaku telah melakukannya dengan menanam 200 pohon cabai di dalam pot. Hal ini dinilainya cukup efektif dalam menghadapi harga cabai yang melambung. "Bisa mengatasi demikian," ungkapnya.

Adapun untuk komoditas gula, lanjut Mari, keputusan impor sudah diberlakukan sejak September lalu. Saat ini pihaknya sedang mengevaluasi dan akan memanggil semua importir apakah barang akan masuk, atau bagaimana untuk mengisi 5 bulan pertama tahun 2011 saat paceklik.

Sedangkan untuk beras, pemerintah tetap mengintensifkan operasi pasar selama dua bulan terakhir, dan akan dilanjutkan terus sampai panen. Target stok Bulog 1,5 juta ton juga harus tercapai melalui pengadaan dalam dan luar negeri, serta raskin ke 13 yang sudah diluncurkan sDesember lalu.

"Dan sekarang 3 bulan pertama akan kita tingkatkan, misalnya dua bulan raskin pada Februari antara lain itu akan dilakukan untuk komoditi lain poisisinya adalah kita tetap sama menjaga kestabilan harga dan stok," tukasnya.